Kebijakan pemerintah untuk UMKM di Indonesia memainkan peranan penting demi pertumbuhan serta perkembangan UMKM. Hal tersebut karena kehadiran dari salah satu unit usaha ini turut memberikan dampak terhadap perekonomian Indonesia.
UMKM atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah salah satu tulang punggung perekonomian di Indonesia, sehingga berbagai kebijakan dari pemerintah akan sangat memberikan dampak terhadap keberlangsungan unit usahanya.
Mengenal Seputar Definisi UMKM
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM merujuk pada suatu usaha atau bisnis yang beroperasi dalam skala kecil hingga menengah. Kebijakan pemerintah untuk UMKM di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2008.
Berdasarkan UU tersebut, pembagian kategori UMKM berdasarkan pada jumlah aset dan omset tahunan. Usaha mikro merupakan bisnis dengan aset maksimal sebesar 50 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dan omset tahunan maksimal 300 juta rupiah.
Usaha kecil adalah memiliki aset antara 50 juta rupiah hingga 500 juta rupiah serta omset tahunan antara 300 juta hingga 2,5 miliar rupiah. Terakhir adalah usaha menengah dengan aset antara 500 juta hingga 10 miliar rupiah dan omset tahunan antara 2,5 miliar hingga 50 miliar rupiah.
Kebijakan Pemerintah untuk UMKM
Karena merupakan salah satu tulang punggung perekonomian di Indonesia, pemerintah Indonesia terus berupaya membuat kebijakan agar UMKM dapat terus tumbuh dan berkembang mengikuti zaman. Berikut beberapa kebijakan dari pemerintah untuk membantu salah satu tulang punggung ekonomi ini.
1. Kebijakan Pemberian BLT
Salah satu kebijakan yang paling signifikan adalah pemberian Bantuan Langsung Tunai atau BLT untuk pelaku UMKM. Kebijakan ini bertujuan untuk membantu para pelaku usaha yang terdampak saat pandemi COVID-19 melanda sehingga tetap dapat beroperasi.
Melalui program ini, pemerintah Indonesia memberikan dana segar guna meningkatkan modal kerja dan daya beli masyarakat, sehingga salah satu penopang ekonomi Indonesia ini tetap berjalan meski saat itu banyak orang beraktivitas di rumah masing-masing.
2. Kebijakan Subsidi Bunga Kredit
Kebijakan pemerintah untuk UMKM selanjutnya adalah memberikan subsidi bunga kredit bagi UMKM yang memiliki pinjaman. Dengan hadirnya subsidi ini, setiap pelaku bisnis kecil hingga menengah dapat membayar bunga pinjaman dengan tarif lebih rendah.
Hal tersebut membantu untuk meringankan beban keuangan setiap pelaku bisnis kecil. Kebijakan ini sangat membantu dalam menjaga kelangsungan unit usaha ini, terutama saat masa krisis ekonomi.
3. Kebijakan Pengurangan Pajak bagi Pelaku UMKM
Untuk mendorong pertumbuhannya, pemerintah Indonesia juga memberlakukan kebijakan pengurangan pajak bagi setiap pelaku UMKM. Dengan kebijakan ini, bisnis dengan omset tertentu dapat menikmati tarif pajak dengan lebih rendah.
Hal ini memberikan kesempatan bagi setiap bisnis kecil untuk mengalokasikan lebih banyak dana dalam pengembangan bisnis daripada membayar pajak. Sehingga setiap bisnis kecil hingga menengah dapat terus bertumbuh.
4. Digitalisasi UMKM
Kebijakan pemerintah untuk UMKM di Indonesia berikutnya adalah mendorong digitalisasi UMKM sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing. Melalui berbagai program seperti pelatihan digital, akses ke platform e-commerce serta penyediaan infrastruktur digital.
Dengan begitu setiap UMKM dapat memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan efisiensi operasional, sehingga perekonomian Indonesia dapat terus berkembang dan bertumbuh di sektor usaha kecil hingga menengah.
5. Program Kemitraan dan Penguatan Kelembagaan
Selain bantuan finansial, pemerintah juga meluncurkan program kemitraan dan penguatan kelembagaan untuk UMKM. Program ini mencakup berbagai inisiatif seperti pengembangan kapasitas, pendampingan usaha, serta fasilitasi akses pasar.
Peluncuran program ini bertujuan untuk memperkuat kelembagaan unit usaha sehingga para pelakunya dapat terus bertumbuh menjadi lebih kuat dan berkelanjutan. Sehingga perekonomian Indonesia bisa terus bergerak maju.
Dampak Kebijakan Pemerintah untuk UMKM
Sebagai sektor yang menyerap tenaga kerja besar dan berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat dipengaruhi oleh berbagai kebijakan pemerintah.
Kebijakan perpajakan seperti tarif pajak lebih rendah atau pajak final akan sangat meringankan beban UMKM dan akan dapat membantu usaha kecil hingga menengah untuk tetap kompetitif serta berkembang.
Kebijakan pemerintah yang memberikan subsidi serta bantuan langsung, terutama selama pandemi COVID-19 juga telah menjadi penopang bagi usaha kecil hingga menengah untuk bertahan dalam situasi ekonomi yang sulit.
Salah satu kebijakan pemerintah untuk UMKM yang memberikan dampak cukup signifikan adalah KUR yang memberikan akses kredit dengan bunga rendah bagi pelaku usaha. Dampak positifnya yaitu mendorong banyak UMKM berkembang dan mempermudah unit usaha untuk mengakses pembiayaan.
Kebijakan digitalisasi UMKM juga memberikan dampak kepada pelaku usaha untuk bisa menjangkau pasar secara lebih luas serta meningkatkan efisiensi operasional. Kebijakan dalam mendukung inovasi dan adopsi teknologi juga bisa meningkatkan produktivitas dan daya saing bisnis di pasar global.
Kebijakan pemerintah memainkan peran penting dalam perkembangan UMKM. Kebijakan yang tepat dapat mendorong pertumbuhan dan daya saing UMKM, sementara kebijakan yang kurang tepat atau implementasi yang buruk dapat menjadi hambatan.
Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan pemerintah untuk UMKM agar dapat memberikan dampak positif yang maksimal bagi setiap pelaku usaha.